JAKARTA – Rencana pemerintah untuk menerapkan efisiensi anggaran secara besar-besaran pada tahun 2025 menjadi sorotan utama. Kebijakan ini, yang diinisiasi Presiden terpilih Prabowo Subianto, bertujuan untuk menyehatkan keuangan negara dan mengoptimalkan penggunaan anggaran. Namun, langkah ini juga memicu berbagai kekhawatiran, terutama terkait dampaknya terhadap masyarakat luas dan stabilitas ekonomi nasional.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengonfirmasi bahwa efisiensi anggaran akan terus berlanjut dalam penyusunan APBN 2026. "Efisiensi ini bertujuan untuk memperkuat kualitas belanja, membuatnya lebih produktif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat," ujar Sri Mulyani, seperti dikutip dari Detik News (7 Mei 2024). Alokasi belanja negara pada 2026 diperkirakan akan berada di kisaran 14,19% hingga 14,75% dari PDB.
Dukungan terhadap kebijakan ini datang dari parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan dukungannya asalkan efisiensi tersebut memberikan manfaat nyata bagi rakyat. "Anggaran harus diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat. APBN 2026 akan kami bahas secara mendalam untuk memastikan akuntabilitasnya," tegas Puan, juga diberitakan oleh Detik News (7 Mei 2024).
Sisi Lain Efisiensi: Potensi Dampak Negatif
Di balik optimisme pemerintah, para pengamat dan akademisi menyoroti potensi risiko yang menyertainya. Dalam kolomnya di Detik News (15 Februari 2024), Sonny Eli Zaluchu mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak mengorbankan masyarakat. Ia berpendapat bahwa pemotongan anggaran sebesar Rp 300 triliun mengindikasikan adanya manajemen anggaran pemerintah sebelumnya yang tidak efisien, dengan banyak program kementerian/lembaga (K/L) yang minim target dan cenderung boros, seperti rapat di hotel mewah dan perjalanan dinas yang tidak perlu.
Namun, pemotongan anggaran ini juga disebut-sebut telah berdampak negatif pada dana riset sejumlah kementerian, seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), yang dikhawatirkan dapat menghambat inovasi dan pendidikan. "Kebijakan pemotongan anggaran yang terlalu agresif tanpa strategi matang dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional," tulis Zaluchu.
Dampak Langsung pada Birokrasi dan Ekonomi Nasional
Kebijakan efisiensi 2025 yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 ini secara langsung memerintahkan semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyesuaikan anggaran mereka, dengan beberapa pos belanja dipangkas hingga 90%. Ini berpotensi membawa konsekuensi signifikan, terutama bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan staf honorer.
Menurut analisis dari laman Ekonomi FEB UNESA (13 Mei 2024), kebijakan ini dapat berujung pada penghapusan gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi PNS, serta pemutusan hubungan kerja bagi staf honorer non-PNS. Kementerian seperti Kementerian Perindustrian telah menerapkan fleksibilitas kerja dan memangkas penggunaan listrik, air, serta perjalanan dinas akibat pemotongan anggaran sebesar 44,38%.
Lebih jauh, pemangkasan anggaran tanpa strategi yang matang dikhawatirkan dapat mengurangi daya beli masyarakat, melemahkan aktivitas bisnis, meningkatkan pengangguran, serta berdampak negatif pada sektor retail, UMKM, dan manufaktur. Kepercayaan investor juga berisiko menurun akibat ketidakpastian ekonomi. Sektor perhotelan, transportasi, dan restoran juga terancam jika perjalanan dinas sangat dibatasi.
Keseimbangan Demi Kesejahteraan
Pemerintah dituntut untuk melakukan evaluasi cermat terhadap kebijakan efisiensi anggaran ini. Keseimbangan antara penghematan dan keberlanjutan sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi kunci. Tujuannya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tidak dikorbankan demi target penghematan semata.
Momentum pembahasan Rancangan APBN 2026 akan menjadi krusial. Transparansi dan komunikasi yang terbuka dengan publik diperlukan untuk membangun kepercayaan dan memastikan bahwa kepentingan layanan publik serta masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Bagaimana pemerintah akan menyeimbangkan langkah efisiensi dengan jaring pengaman sosial, akan menjadi penentu keberhasilan kebijakan ini di tengah tantangan ekonomi global dan domestik
Penulis : Ilham
Penyunting : Wika
Layouter : Fian